Kare, 05 Juni 2026 – Pemerintah Desa Kare menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Bidang Hukum pada Jumat (05/06/2026) bertempat di Aula Kantor Pemerintah Desa Kare. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa, Ketua RT dan RW se-Desa Kare, serta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kare.
Penyuluhan bidang hukum ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, serta kesadaran hukum bagi seluruh unsur pemerintahan dan kelembagaan desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan pentingnya memahami aspek hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pengelolaan administrasi, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme. Para peserta aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman terkait berbagai persoalan hukum yang kerap ditemui dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Interaksi yang terjalin selama kegiatan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat sinergi antara aparatur desa dan lembaga desa.
Pemerintah Desa Kare menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, seluruh peserta dapat semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui kegiatan penyuluhan bidang hukum ini, Pemerintah Desa Kare terus berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan lembaga desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Dengan pemahaman hukum yang baik, pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan desa yang berintegritas dapat terwujud.”